Kebijakan Pengembangan Lembaga Keuangan Syari’ah Non Bank Di Indonesia


Kebijakan Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank
A. Pengertian
Lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kedalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan.
Lenbaga keuangan non bank mulai banyak didirikan tahun 1972. Tujuannya untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan, terutama pengusaha golongan ekonomi lemah. Untuk tujuan tersebut LKNB diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkan kepada perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga serta menjamin terjualnya surat berharga tersebut.
B. Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Non Bank
Adapun jenis-jenis atau bentuk-bentuk lembaga keuangan lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut:
1. Lembaga pembiayaan pembangunan (development finance corporation).
2. Lembaga perantaraan penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (investment finance corporation).
3. Lembaga keuangan lainnya yang akan diatur kemudian. Hingga kini terdapat 2 LKNB jenis lainnya, yaitu PT papan sejahtera dan PT sarana bersama pembiayaan Indonesia.
Dalam lembaga keuangan non bank ada beberapa macam usaha yang dapat dilakukan oleh masing-masing jenis lembaga keuangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Lembaga keuangan jenis pembiayaan pembangunan dengan usaha utamanya memberikan kredit jangka menengah (1 s/d 5 th) dan jangka panjang (lebih dari 5 th).
2. Lembaga keuangan jenis pembiayaan investasi/lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga. Lembaga keuangan ini tidak diperkenankan member kredit.

Usaha tambahan bagi lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga, antara lain:
1. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga.
2. Sebagai perantara dalam menetapkan peserta baik dalam maupun luar negeri.
3. Melakukan usaha-usaha lain dibidang keuangan setelah mendapat persetujuan menteri keuangan, seperti:
a. Bertindak sangat makelar, komisioner dan pedagang efek dalam pasar uang dan modal.
b. Menegeluarkan surat-surat jaminan.
Lembaga keuangan tersebut melakkan kegiatan di pasar uang dan pasar modal. Selain usaha yang diperoleh tersebut, ada juga jenis usaha yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga keuangan. Jenis usaha yang tidak diperkenankan tersebut adalah:
1) Menerima simpanan, baik dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan.
2) Dana yang dihimpun di Indonesia tidak diperkenankan untuk di investasikan di luar negeri.
C. Asuransi Syari’ah
Asuransi menurut kitab undang-undang hokum perniagaan ayat 246 adalah sebagai berikut “ asuransi atau pertanggungan adalah persetujuan antara dua pihak yaitu pihak penanggung akan mengganti kerugian kepada tertanggung bila terjadi suatu peristiwa tertentu, sebaliknya pihak tertanggung akan membayar suatu jumlah yang dinamakan premi, kepada pihak penanggung.”
Sedangkan menurut pasal 1 butir 1 UUD No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dngan menerima uang premiasuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hokum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Oleh karena jumlah pertanggungan makin lama makin besar yang berarti pula beban yang harus penanggung bertambah besar, maka timbullah apa yang dinamakan “re-asuransi”. Re-asuransi adalah pengalihan sebagian dari resiko kepada penanggung lain yang dilakukan oleh penanggung pertama karena resiko yang dirasakan terlalu besar.
Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 2 Thn 1992 tentang usaha perasuransian tersebut mengandung makna sebagai berikut:
1. Usaha perasuransian merupakan usaha jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui premiasuransi dengan memberikan pelindung kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Bila sesuatu yang tidak pasti terjadi sehingga merugikan pemakai jasa asuransi, maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi pemakai jasa asuransi.
2. Usaha penunjang asuransi merupakan usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan usaha lain sebagai pendukung kegiatan usaha jasa perusahaan asuransi dalam kegiatan perasuransian.
Dari ketentuan pasal 246 KUHD tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari asuransi adalah untuk mengurangi atau mencegah risiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungkan dari suatu kejadian yang tidak pasti dengan perkataan lain pada prinsipnya masyarakat menjadi nasabah asuransi. Dari ketentuan di atas juga menunjukkan bahwa tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah:
1. Penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.
2. Tanggung jawab hokum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
3. Untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Memperhatikan hal di atas, dapat kita simpulkan bahwa asuransi mempunyai unsure-unsur sebagai berikut:
1. Adanya pihak tertanggung
2. Adanya pihak penanggung
3. Adanya perjanjian asuransi
4. Adanya pembayaran resmi
5. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita oleh tertanggung
6. Adanya peristiwa yang tidak pasti terjadi.
Berkaitan dengan unsure di atas, bahwa dalam asuransi terkandung beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan para pihak dari tahap pembuatan janji asuransi sampai dengan pemberian ganti rugi yaitu:
1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau dipertanggungkan
2. Prinsip keterbukaan, dalam prinsip ini terkandung arti bahwa penutupan asuransi baru sah apabila didasari I’tikad baik.
3. Prinsip endemnity, yang menjadi dasar penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung.
4. Prinsip subrogasi untuk kepentingan penanggung.
D. Pegadaian Syari’ah
1. Pengertian
Pegadaian syariah adalah menahan salah satu harta milik sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
Adapun menurut pasal 1150 KUH perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barak bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh sseorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kecuali biaya piutang untuk dilelang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya seelah barang tersebut digadaikan, biaya yang harus didahulukan.
Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang khusus memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Adapun rukun gadai atau ar-rahn adalah sebagai berikut:
a. Orang yang menggadaikan
b. Orang yang menerima gadai
c. Barang yang digadaikan
d. Hutang
e. Sghigat, ijab dan qabul.
2. Landasan Syariah
Al-Qur’an surah Al-Baqarah 283
         • …….
“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang.”

a. Al-Hadist
عن عا ئشة ر ضى الله عنها ان النبي ص م اشمري طعا ما من يهو دي الي اجل ورهنه درعا من حد يد
Artinya: “Aisyah r.a berkata: bahwa Rasul SAW membeli makanan dari seseorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.”
Ada dua jenis munculnya ar-rahn:
1) Rahn (jaminan) yang muncul dari transaksi kredit nasabah kepada bank, kemudian bank meminya jaminan.
2) Rahn (gadai) yang terjai pada lembaga keuangan non bank (pegadaian) maupun bank dengan memeberikan barang tidak bergerak (emas) untuk mendapatkan pinjaman.
3. Manfaat Ar-Rahn
Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar-rahn adalah sebagai berikut:
a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang yang dipegang oleh bank.
c. Jika ar-rahn diterapkan dalam mekanisme pagadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, tertutama di daerah-daerah.
4. Resiko Ar-Rahn
Adapun resiko yang mungkin terdapat pada ar-rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah:
a. Resiko tak terbayarnya hutang nasabah.
b. Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.
E. Koperasi
1. Koperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.
2. Prinsip-prinsip sukarela
a. Sukarela dan terbuka
b. Kontrol anggota demokratis
c. Partisipasi ekonomi anggota
d. Otonomi dan independen
e. Pendidikan pelatihan dan komunikasi
f. Kerjasama antar koperasi
3. Keuntungan Koperasi
Keuntungan koperasi adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar keuntungan koperasi. Keuntungan koperasi adalah:
a. Biaya bunga dibebankan kepada peminjam
b. Biaya administrasi setiap kali transaksi
c. Hasil investasi diluar kegiatan koperasi
F. Pasar Modal
1. Pengertian
Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal.
2. Instrument pasar modal
a. Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas.
b. Obligasi adalah bukti yang dijamin oleh penanggung yang menanggung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo.
G. Pasar Uang
1. Pengertian
Pasar uang merupakan pasar dimana surat-surat berharga jangka pendek diperdagangkan.
2. Fungsi pasar uang
a. Fungsi pengumpulan kekayaan
b. Pengalokasian kekayaan
c. Penyaluran kebijakan
d. Sumber Informasi
3. Instrument pasar uang
Instrument yang dipergunakan dalam pasar uang di Indonesia saat ini antara lain:
a. Sertifikat bank Indonesia
b. Surat berharga pasar uang
c. Sertifikat deposito
d. Commerecial paper
e. Call money
f. Repurchase agreement
g. Banker’s acceptence

KEPUSTAKAAN

Thomas, Suyatno Dkk, Kelembagaan Perbankan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 1999
Chapra, Umer, Sistem Moneter Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2007
Syafi’I,Muhammad Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Teori, Jakarta: Tazdkia
candekia, 2001
Edwin, Mustafa nasution Dkk, Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2006
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1998

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s