SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL


SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

E. Dasar, Fungsi, Dan Tujuan Pendidikan
1. Dasar pendidikan
Yang dimaksud dengan dasar adalah landasan tempat berpijak, atau sandaran dari pada dilakukannya suatu perbuatan. Dengan demikian, yang dijadikan landasan atau sandaran suatu perbuatan itu sudah ada dan mempunyai kekuatan hukum. Oleh karenanya tidaklah dapat dibenarkan pertanggungjawabannya., suatu tindakan / usaha yang berpijak pada landasan yang dicari cari alasannya untuk kepentingan diri atau golongan.
Adapun rumusan pengertian tentang Pendidikan Nasional dapat penulis kemukakan pendapat Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Nasional di Indonesia serta yang diangkat pemerintah sebagai Bapak Pendidikan, menyatakan sebagai berikut:
“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang garis hidup dari bangsanya (cultureel nasional) dan ditujukan untuk keperluan peri-kehidupan (maatschap pelijk) yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia”.
Dengan demikian nampak erat sekali hubungan antara seorang nasionalis dengan keyakinan hidup kebangsaan. Hal ini akan dihayati bagi orang yang menyatakan diri dengan hidup bangsanya dan merasa terikat dengan benang sutera kecintaan yang halus dan suci dengan bangsanya.
Adapun. Dasar Pendidikan Nasional bagi bangsa Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi Dasar Ideal, Dasar Konstitusional dan Dasar Operasional.
1. Dasar Ideal Pendidikan Nasional adalah Pancasila.
Pancasila adalah dasar negara, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah hasil kesepakatan bersama para negarawan bangsa Indonesia pada waktu terbentuknya negara kita sebagai negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya, segala usaha bagi warga negaranya juga harus mendasarkan kepada Pancasila, lebih-lebih di bidang pendidikan yang merupakan usaha untuk membentuk warga negara yam berjiwa Pancasilais, yang meliputi :
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.
e. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Dasar Konstitusional Pendidikan Nasional adalah Undang-¬Undang Dasar 1945.
UUD 1945 adalah dasar negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum dan oleh karenanya UUD 1945 juga menjadi sum¬ber hukum bagi segala aktivitas bagi warga negaranya, terutama di bidang pendidikan. Karena UUD 1945 sebagai sumber hukum, maka sumber-sumber hukum lain tidak boleh bertentangan de¬ngan UUD 1945.
Pada Alinea Keempat Undang-Undang Dasar 1945 Menya-takan : dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil clan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsi¬p-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.
UUD 1945 BAB XI, pasal 29ayat (1) menyatakan:
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
UUD 1945 BAB XIII pasal 31 ayat:
a. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
b. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang (yaitu UUPP No. 4 tahun 1950 jo UUPP No. 12 tahun 1954). Selanjutnya pada “Penjelasan” dinyatakan – bahwa ayat ini (ayat 1 pasal 29) menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Dasar Operasional
a. UU No. 4 Tahun 1950 jo. UU No. 12 Tahun 1954 Bab. III dengan judul Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pe¬ngajaran, pada pasal 4 berbunyi Pendidikan dan penga¬jaran berdasar atas asa-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik In¬donesia dan kebudayaan kebangsaan Indonesia.
b. TAP MPR No. II/MPR/1978. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 pasal 4 menyatakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini me¬rupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lem¬baga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Dalam P. 4-nya disebutkan: Bahwasanya yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar Negara seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa.
c. TAP MPR No. IV/MPR/1983. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara mengenai Pendidikan menyatakan: Pendidikan Nasional berdasarkan atas Pancasila. Sebelum GBHN, pada Bab II tentang landasan Pembangunan Nasional menyatakan : Berdasarkan pokok pikiran bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia se¬utuhnya dan Pembangunan seluruh rakyat Indonesia, maka landasan pelaksana Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
d. Keputusan Presiden No. 145 Tahun 1965 tenting Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional, mene¬rangkan: Pancasila …. adalah Moral dan Falsafah hidup bangsa Indonesia.. Oleh karena itu, Dasar / asas Pendidikan Nasional sebagai landasan bagi semua perlakuan Pen¬didikan Nasional adalah Pancasila.
4. Dasar Sosio, Budaya.
Pendidikan merupakan proses dan merupakan alat Mewaris¬kan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan nasional merupakan proses dan merupakan alat mewariskan kebudayaan nasional.
Manusia Indonesia terbina oleh tata nilai sosio budayanya sendiri dan manusia Indonesia merupakan pewaris dan penerus tata nilai tersebut. Oleh karena itu sosio budaya harus dijadikan dasar dalam proses pendidikan.
“Segi-segi sosio budaya bangsa mencakup:
a. Tata nilai warisan budaya bangsa yang menjadi falsafah hidup rakyatnya seperti nilai Ketuhanan, kekeluargaan, musyawarah, mufakat, gotong royong dan tenggang rasa.
b. Nilai-nilai falsafah negaranya, yakni Pancasila.
c. Nilai-nilai budaya dan tradisi bangsanya seperti bahasa nasional, adat-istiadat, unsur-unsur kesenian dan cita-cita yang berkembang.
d. Tata kelembagaan dalam, hidup kemasyarakatan dan keneg¬araan.

2. Fungsi pendidikan
Fungsi Pendidikan Nasional: untuk mewujudkan masyarakat budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pendidikan nasional harus berfungsi sebagai alat:
1) pengembangan pribadi
2) pengembangan warga negara
3) pengembangan bangsa.
H. Alamsyah Ratuprawira Negara (selaku Mentari Agama) dalam pengarahannya di depan Konferensi-konferensi Pusat PORI 11 tgl. 24 Nopember 1981 (27 Muharram 1401 H) di Jakarta dengan judul: Penataan Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila menya¬takan :
Tujuan Pendidikan Nasional diarahkan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dibarengi dengan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, keahlian dan berbagai aspek efektif: mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan.
Dengan demikian dapatlah dikemukakan butir-butir tujuan pendidikan nasional sebagai berikut:
1) Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2) Memperkuat kepribadian Pancasila.
3) Mempertebal semangat kebangsaan.
4) Meningkatkan kecerdasan.
5) Meningkatkan keterampilan.
6) Meningkatkan keahlian.
7) Meningkatkan kebudayaan.
8) Meningkatkan kesadaran yang tinggi.
9) Mempertinggi budi pekerti.
10) Mengembang-suburkan sikap demokrasi.
11) Memelihara kerukunan hidup
12) Mampu mengembangkan daya estetik.
13) Berkesanggupan untuk membangun diri dan masyarakatnya.

3. Tujuan pendidikan
Dasar dari pada Tujuan Pendidikan Nasional bagi bangsa Indonesia sebagai berikut
a. Pancasila di samping sebagai dasar negara, ia juga sebagai tujuan, yaitu cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, maka pendidikan sebagai alat juga berlandaskan Pancasila.
b. Pada alinea keempat disebutkan
Untuk memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan Pancasila.
c. UU Pendidikan dan Pengajaran No. 12 Tahun 1954 Bab II pasal 3 yang berbunyi :
Tujuan Pendidikan dan Pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, yang bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
Ditetapkannya tujuan pendidikan adalah merupakan keharusan bagi setiap usaha/kegiatan agar mencapai effisiensi yang sebesar-besarnya. Segala usaha / kegiatan adalah harus bertujuan, demikian pula pendidikan.
d. TAP MPR No. II/MPR/1978.
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4 (Eka Prasetia Pancakarsa) menyatakan “Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadarannya untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial.
Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia per¬caya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai de¬ngan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
e. TAP MPR No. IV/MPR/1978.
Ketetapan No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Ha¬luan Negara mengenai pendidikan disebutkan :
Pendidikan Nasional berdas-ark4n atas Pancasila dan ber¬tujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan. mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebang¬saan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama ber¬tanggung jawab atas pembangunan bangsa.
Pada tanggal 25 Agustus 1978, Menteri P dan K membentuk Komisi Pembaharuan Pendidikan nasional atas instruksi Presiden Republik Indonesia.
Adapun tugas Komisi ini adalah menyusun suatu konsep tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian Komisi menetapkan dan merumuskan masalah “Pokok-Pokok Pikiran pembaharuan Pendidikan Nasional”.
Pokok-pokok Pikiran Pembaharuan Pendidikan Nasional Bab III Dasar, Tujuan, Fungsi Pendidikan.
Dasar Pendidikan Nasional: Pancasila dan Undang-Undang: Dasar 1945.
Tujuan Pendidikan Nasional: membangun kualitas manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengan-Nya sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi, dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dan dengan lingkungannya, sehat jasmani mampu mengembangkan daya estetika, berkesanggupan untuk membangun diri dan masyarakatnya.

Jadi dapat disimpulkan Bahwa dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran di negara kita harus menjadi pedoman bagi pendidik Istimewa ibu bapak dan guru-guru yang melaksanakan pembentukan anak di rumah dan di sekolah. Umpamanya dalam beberapa unit pelajaran seperti IPS (Ilmu Pengetahuan sosial), Pendidikan Moral Pancasila, begitu pula contoh-contoh yang diberikan, buku-buku dan lain-lain hendaklah menunjukkan semangat dan tujuan Pancasila.
F. Jenis, Jalur, Dan Tanggung Jawab Pendidikan
1. Jenis pendidikan
Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, keagamaan dan khusus. (UU No 2 Tahun 1989 Bab IV Pasal 11). Yaitu:
a. Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
b. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat- tingkat akhir masa pendidikan.
c. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
d. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
e. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Depatemen Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
f. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
g. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
h. Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
i. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Jalur pendidikan
Jalur pendidikan terdiri dari atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat soling melengkapi dan memperkaya. (Bab IV pasal 10). Yaitu:
a. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
b. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan.
c. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan.
d. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan.
e. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Tanggung jawab pendidikan
Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab kita semua, mulai dari peserta didik, pendidik, orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah. Keberhasilan pendidikan peserta didik tentunya tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergi antara semua yang bergelut di dalamnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tanpa kolaborasi dan sinergi yang baik, niscaya keberhasilan pendidikan peserta didik dapat terwujud dengan baik. Dan yang lebih penting juga adalah setiap pendidik dan peserta didik harus menyadari akan peran dan tanggung jawabnya masing-masing dengan menghilangkan unsur like and dislike. Artinya harus berpikir positif (positive thinking) terhadap satu sama lainnya, dalam mendidik, mengajar dan melatih peserta didik. Selain itu juga dibutuhkan keterbukaan atau transparansi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. Tidak hanya itu, juga yang diharapkan adalah support atau dukungan di antara para pendidik dan peserta didik. Yang tidak kalah pentingnya adalah akuntabilitas dalam pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk evaluasi atau sejenisnya kepada setiap stakeholder.
Dan akhirnya pendidikan itu suatu bentuk take and give di antara para stakeholder, saling membelajarkan, saling memberdayakan, saling share pengetahuan dan pengalaman hidup dan nilai-nilai kehidupan. Kelak setiap peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing stakeholder akan dipertanggungjawabkan kepada Dia yang menganugerahkan akal budi, dan talenta. Untuk itu marilah kita jalankan peran dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, untuk mendidik diri sendiri dan sesama.

G. Standar Dan Sistem Pendidikan Nasional
Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
1. Standar nasional pendidikan terdiri dari atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
2. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.
3. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, pengendalian mutu pendidikan.
4. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (Bab IX Pasal 35 ayat I s/d 1)

H. Pendidikan Agama Sebagai Salah Satu Sistem Pendidikan
Pendidikan nasional menggalakkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani clan iman, berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memang adanya penekanan di bidang pembentukan manusia seutuhnya baik jasmani maupun rohani dalam sistem pendidikan nasional merupa¬kan ciri pendidikan Islam. Karena itu, dalam kurikulum pendidikan, pendidikan keagamaan merupakan bagian terpadu yang dimuat dalam kurikulum pendidikan maupun yang melekat pada setiap mata pelajaran sebagai bagian dari pendidikan nilai.
Oleh sebab itu, nilai-nilai agama akan selalu memberi¬kan corak dan warna pada pendidikan nasional di Indone¬sia.
Kalau dianalisis lebih lanjut tentang perbandingan antara pendidikan nasional dengan pendidikan Islam, maka akan lebih terlihat bahwa pada dasarnya pendidikan Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dan selalu berjalan searah.
1. Pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa… dan seterusnya, merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut bila dipandang dari konsep pendidikan Islam tidak bertentangan dan menyalahi tujuan pendidikan Islam. Wajar sekali kalau kedua sistem. dikembangkan secara terpadu, karena berorientasi pada tujuan dan wadah yang sama.
2. Sebagaimana dikehendaki founding father, bahwa karakteristik pendidikan nasional seperti dirumuskan pendidikan kecerdasan akal budi yang bersendikan agama dan kebudayaan bangsa, dengan tujuan untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan masya¬rakat. Kenyataan ini bila ditinjau dari aspek opera¬sional pendidikan Islam, kiranya bisa dianalisis seperti berikut:
a. Bahwa pendidikan kecerdasan akal budi, meru¬pakan usaha untuk menumbuhkembangkan potensi fitrah dalam operasionalisasi konsep pendidikan Islam, sebab akal budi merupakan salah satu unsur penting dari fitrah manusia.
b. Umat Islam adalah mayoritas bagi bangsa Indonesia, karenanya agama dan kebudayaan yang dijadikan sendi pendidikan nasional, tidak lain adalah agama dan kebudayaan Islam, atau minimal agama dan kebudayaan Islami yang sudah menyatu dengan agama dan kebudayaan Indonesia, dalam sistem pendidikan nasional menjadi unsur yang sangat dominan.
c. Oleh para pendiri bangsa dan negara ini, tujuan pendidikan nasional dirumuskan secara sangat sederhana yaitu menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Hal ini merupakan tujuan universal yang ada pada setiap masyarakat dan sistem budaya yang juga merupakan tujuan umum dan universal dari agama dan tujuan pendidikan Islam.
3. Tidak bisa dipungkiri bahwa unsur-unsur budaya Islam telah menjadi bagian integral dari warisan budaya bangsa, sehingga pendidikan nasional yang bertujuan untuk memajukan kebudayaan nasional, akan berarti pula memajukan unsur-unsur budaya Islam. Begitu pula pendidikan di pesantren dan madrasah, merupakan suatu bagian dari warisan budaya bangsa yang dibina dan dikembangkan dalam rangka pembinaan pendidikan nasional, juga berarti memajukan dan mengembangkan sistem pendidikan Islam.
4. Pada bagian lain, sistem pada sekolah-sekolah modern yang juga merupakan bagian dari warisan budaya bangsa, yang kemudian menjadi inti atau unsur utama dalam sistem pendidikan nasional, apabila ditinjau dari segi konsep filosofis pendidikan Islam, ternyata bahwa sekolah-sekolah dan sistem budaya modem tersebut adalah aktualisasi potensi fitrah manusia dalam sistem atau lingkungan budaya bangsa barat. Sistem dan lingkungan yang dikehendaki oleh Islam adalah sistem dan lingkungan budaya terbuka, yang bercorak universal. Oleh sebab itu, penerimaan unsur-unsur budaya modern barat ke dalam sistem lingkungan budaya Islam bukanlah merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan dalam hal ini lebih merupakan suatu kewajaran.
Demikian beberapa analisis yang berkenaan dengan bagaimana keterpaduan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional, sehingga wajar bila dikatakan bahwa pendidikan Islam merupakan bagian atau subsistem dari pendidikan nasional.
Diaturnya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional ini lebih jauh diatur kembali dalam UU No. 20 Tahun 2003.
Secara eksplisit fungsi pendidikan agama telah dituang¬kan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1989, yang menyebutkan “pendidikan agama merupakan ‘usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya yang bersangkutan, dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hu¬bungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat termasuk mewujudkan persatuan nasional.
Dari rumusan tersebut, tampaknya terdapat konsistensi dan keterkaitan langsung antara rumusan fungsi pendidikan agama dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada Pasal 4 UU Nomor 2 tahun 1989 yaitu: “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Hal tersebut dipertegas lagi pada penjelasan Pasal 15 UU No 20/2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengeta¬huan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama.
Dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itulah pendidikan agama wajib diberikan pada semua satuan, jenjang, dan jenis pendidikan, baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah.

sumber:
Abu Ahmadi dan Nur Ubudiyah, Ilmu Pendidikan,1998,Rineka Cipta, Indonesia, Hal.190-191
Ibid, hal.192-195
Ibid, Hal.196-199
Sasmi Nelwati, Dasar-dasar Kependidikan,2006,IAIN IB Press Padang, hal.163
UU No 2 Tahun 1989 Bab IV pasal !11
Ibid Pasal 10
http://fraterbhk.blogspot.com/2010/10/pendidikan-tanggung-jawab-siapa.html
Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan,PT. Grafindo, Jakarta, 2006, hal.150
Ibid, hal.176-179

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s