DEMOKRASI di INDONESIA


DEMOKRASI di INDONESIA

A. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Era Orde Lama
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak berakhirnya masa berlakunya Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal di Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Dekrit Presiden memperkenalkan sistem demokrasi baru yang oleh Bung Karno disebutnya sebagai demokrasi alternatif yang terkenal dengan nama Demokrasi Terpimpin dengan ciri-cirinya khas antara lain:
1. Demokrasi Terpimpin
2. Terbatasnya peranan Partai Politik
3. Berkembangnya pengaruh Komunis
4. Meluasnya peranan ABRI (TNI) sebagai unsur sosial politik.
Era berlngsungnya demokrasi terpimpin dapat disebut zaman NASAKOM (Nasional Agama dan Komunis). Ujung Demokrasi Terpimpin adalah pemberontakan G. 30 S PKI (Gerakan 30 September) 1965, yang diotaki oleh PKI. Kegagalan pemberontakan PKI oleh ABRI dan rakyat telah menghancurkan sistem Demokrasi Terpimpin. Akhirnya tanggal 12 Maret 1966 PKI bersama organisasi bawahannya dibubarkan.
B. Demokrasi Pancasila ( 1966 – 1998 ) Era Orde Baru
Setelah runtuhanya Demokrasi Terpimpin dibangunlah sebuah sistem demokrasi dengan nama Demokrasi Pancasila (1966 sampai sekarang), di bawah pemerintahan Orde Baru. Di bawah payung Demokrasi Pancasila, perhatian utama ORBA adalah memperbaiki sendi-sendi perekonomian bangsa yang berantakan.
Tekad bangsa Indonesia kemudian dimanifestasikan dalam bentuk dikeluarkannya TAP MPR No. XXXVII/MPRS/1968 yang menetapkan Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan negara R.I. TAP MPRS ini menyatakan bahwa sistem pemerintahan negara R.I. berdasarkan Demokrasi Pancasila. Dengan rumusan:
1. Demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum.
2. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara.
3. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak (TIM ICCE UIN, 2003: 134).
Selama 32 tahun di bawah rezim Demokrasi Pancasila, rakyat semakin merasa hak-hak politiknya dipasung. Pemberlakuan UU anti subversi dan pembatasan kebebasan pers yang terlalu ketat, telah dirasakan menyumbat kran demokrasi.
C. Demokrasi (periode 1998–sekarang ) Era Reformasi
Dengan berakhirnya rezim otoriter Orde baru, tahun 1998, antara tahun 1998 sampai tahun 1999 dianggap tahun yang penuh gejolak dan kerusuhan, antara lain kerusuhan di Aceh, di Timor timur, Ambon, Maluku dan sebagainya.
Demokrasi yang diperjuangkan di Era transisi membutuhkan pengorbanan dan menimbulkan kerusuhan dimana-mana. Hal ini tentu saja dapat memperlemah stabilitas politik dan nasional Indonesia. Dari pengalaman tersebut, ternyata membangun demokrasi tidak hanya dengan menciptakan lembaga-lembaga demokrasi dan memberi iklim kebebasan, tetapi juga harus ditunjang dengan sikap hidup demokratis. Oleh sebab itu, kondisi transisi demokrasi Indonesia untuk saat ini masih berada di persimpangan jalan yang belum tau kemana arah tujuannya.

Sumber: Hasymi, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education),2008.

About these ads

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.